Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU), telah menyerahkan proses pelantikan jabatan Wakil Bupati (Wabup) setempat, yang sudah terpilih melalui mekanisme pemilihan sidang paripurna beberapa waktu lalu.
Sebagaimana diketahui, jabatan Wabup HSU yang telah lama lowong itu, kini sudah terisi dan yang terpilih adalah Drs Syahdillah S.Sos M.Si.

``Proses selanjutnya, kita serahkan kepada gubernur, yang akan diteruskan kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri), untuk menunggu proses pelantikan,’’ kata Ketua DPRD HSU, Sutoyo Sandi, kepada wartawan, pekan tadi.

Sementara itu, terkait dengan rumor beredar bahwa adanya dugaan politik uang di dalam proses pemilihan Wabup HSU melalui sidang paripurna tersebut, dikatakan Sutoyo, bahwa pihaknya untuk proses selanjutnya, yakni menunggu pelantikan dan sudah melakukan pemberkasan pelantikan yang diserahkan kepada Mendagri melalui Gubernur Kalsel.

Mengenai rumor adanya dugaan politik uang itu, ditambahkannya, bahwa permasalahan tersebut, pihaknya tidak bisa memastikan, karena harus melalui proses hukum, serta harus ada pembuktian.

``Mengenai masalah itu, bukan wewenang kami. Namun, yang pasti dewan telah menyerahkan pemberkasan pelantikan selanjutnya kepada Mendagri melalui gubernur,’’ jelas Sutoyo.

Sementara itu, beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di HSU menilai, dengan terpilihnya H Syahdillah sebagai Wabup HSU pada tanggal 21 Desember 2009, melalui sidang paripurna dewan, sudah sesuai aspirasi masyarakat HSU.

Said Fakhruraji, penasehat LSM Forum Komunikasi Amuntai (FKA) dengan tegas menyatakan, terpilihnya Dillah, sapaan Syahdillah sebagai Wabup masa jabatan 2007-2012, sudah melewati beberapa tahapan yang sangat demokratis dan melelahkan.

``Dulu FKA beberapa kali mengadakan dialog dengan DPRD HSU yang intinya mengajukan syarat tentang figur seorang wakil bupati yang sangat diharapkan oleh warga HSU,’’ terang Paman Ifah, sapaan akrabnya.

Dia menjelaskan, bahwa dari beberapa persyaratan mereka diantaranya, wakil bupati haruslah orang asli Banua. Di mana mengetahui secara pasti kondisi daerahnya, seorang birokrat, dan bertempat tinggal serta selalu berkarir dan memiliki komitmen di banua ini, mengingat kondisi HSU memiliki budaya yang khas dari daerah lainnya.

``Pemilihan lalu sangat demokratis, dan sudah sah serta tidak bisa diganggu lagi, kali ini kita hanya menunggu terbitnya SK saja lagi dari Mendagri, karena ada beberapa warga yang menghendaki, agar secepat mungkin wakil bupati bisa dilantik karena sangat urgen sekali,’’ katanya.

Senada, LSM Parwi HSU juga mengharapkan dengan terpilihnya Dillah, yang dikenal luas sebagai seorang birokrat sejati bisa meringankan kerja berat Bupati HM Aunul Hadi.
Saat ini, HSU mempunyai sejarah baru karena memiiki seorang wakil bupati yang dipilih oleh anggota DPRD HSU, yang dinilai berbagai kalangan sangat demokratis dan memenuhi unsur jujur dan adil dan disaksikan oleh berbagai kalangan.  (nov/K-6)