Dengan terisinya jabatan Wakil Bupati Hulu Sungai Utara (HSU), diharapkan dapat membantu kelancaran jalannya roda pemerintahan, sehingga dapat lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Hal tersebut, sebagaimana diharapkan Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel) H Rudy Ariffin dalam sambutannya, pada acara Sidang Paripurna Istemewa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) HSU, dengan agenda pelantikan Wabup HSU, yaitu Syahdillah S.Sos M.Si, Jumat (29/1), yang dilangsungkan di Aula Banua Amuntai.

Dengan jabatan Wakil Bupati ini, gubernur berharap, roda pemerintahan di HSU akan dapat berjalan lancar dengan harapan dapat lebih meningkatkan pelayanan terbaik kepada publik di berbagai bidang.

``Saya bersyukur jabatan Wabup HSU telah terisi. Dengan demikian akan dapat membantu kelancaran roda pemerintahan di daerah ini,’’ terang Rudy.

Gubernur Rudy, yang pada kesempatan itu secara langsung melantik, Syahdillah, yang terpilih menduduki jabatan Wabup HSU periode 2007-2012, melalui pemilihan mekanisme dewan beberapa waktu lalu, mengucapkan atas dilantiknya Wabup HSU ini, dan selamat menjalankan tugas.

Menurutnya, berbagai pelayanan yang perlu dan lebih diperhatikan saat ini, di antaranya seperti meningkatkan pelayanan kesehatan, di mana pada saat musim penghujan sekarang ini, yang rawan terhadap penyakit Demam Berdarah yang melanda masyarakat, serta berbagai hal lainnya yang perlu diperhatikan.

``Saya berharap kepada kepala daerah memperhatikan dan meningkat pelayanan di bidang kesehatan,’’ tegas Rudy.

Selain itu, gubernur juga berharap, dengan terisinya jabatan Wabup ini, dapat menjalin komunikasi dengan sebaik-baiknya, sehingga dapat menciptakan sinergi dalam menjalankan roda pemerintahan.

Sementara itu, suasana hidmat nampak menyelimuti acara pelantikan Wabup HSU, yang dihadiri unsur Muspida, tokoh masyarakat, serta para alim Ulama. Sebagaimana diketahui jabatan Wabup HSU, sempat lowong hampir 2 tahun pasca dilantiknya HM Aunul Hadi, menjadi Bupati menggantikan almarhum Bupati Drs Fakhrudin M.Si yang meninggal dunia. (nov/K-6)